Skip to main content

Ternyata WTP itu Bisa Di Beli?

Pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI, bukan lagi menjadi ajang penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, tapi juga sebagai peluang bisa dibarter dengan rupiah.

PALING tidak dalam kurun kurang dari 10 tahun terakhir ini, para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pusat maupun di daerah ‘paling rajin’ memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada para pemerintah daerah khusus di Papua yang dinilai berprestasi dalam mengelola keuangan pemerintahan dengan baik. 

Ada kabupaten yang sudah terima opini WTP empat kali berturut dan ada yang baru menerima wajar dengan banyak catatan. Bagi yang menerima, itu senang. Sebab, itu menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, karena dana bisa habis terkelola dengan baik dan mencapai sasaran. Tak peduli apakah auditor itu menilai secara obyektif atau tidak?

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan tiga Auditor Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksa Keuangan RI, masing-masing Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli dan Jarot Budi Prabowo yang menerima suap dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu membuat kepercayaan publik terhadap pemberian opini WTP oleh auditor BPK kepada para kepala daerah rontok. Karena diketahui, ternyata pemberian opini WTP oleh auditor badan pemeriksaan keuangan milik negara itu bisa dibayar.


Ketiga auditor AKN III BPK itu disuap agar bisa memberikan opini WTP kepada Kemendes PDTT, karena saat itu Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli dan Jarot Budi Prabowo sedang mengaudit laporan keuangan Kemendes PDTT. Kementerian ini ingin mendapat opini WTP dalam laporan keuangannya, sehingga mereka membayar 240 juta rupiah kepada auditor dan ketangkap KPK. Penangkapan itu akan mengungkap bagaimana cara auditor BPK memberikan opini WTP kepada berbagai pihak. Apakah pemberian opini WTP itu memang murni karena kinerja pengelolaan keuangan atau karena auditor menjual opininya kepada yang membutuhkan?

Penangkapan para auditor itu membuat para kepala daerah, khususnya di Papua rame-rame membuat pernyataan bahwa opini WTP yang mereka terima adalah hasil kerja keras. Maklum, ada beberapa kabupaten di Papua ini yang langganan menerima opini WTP. Pada Selasa, 30 Mei 2017 lalu, sebanyak 14 kabupaten di Papua rame-rame terima opini WTP. Dari jumlah itu, sebanyak delapan daerah mendapat WTP dan enam kabupaten lainnya meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kabupaten Asmat misalnya, sudah empat kali berturut menerima opini WTP. 

Penerimaan opini WTP secara massal itu menimbulkan pertanyaan banyak pihak di Papua. Apakah itu murni atau bukan? Para kepala daerah penerima opini pun cepat-cepat lakukan klarifikasi ke masyarakat. Kota Jayapura sudah tiga kali mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua. “Peraihan opini WTP itu bukan pemberian dan bukan pembelian. Tapi itu merupakan komitmen dan hasil kerja keras dari para pimpinan organisasi perangkat daerah”, tegas Walikota Jayapura, Benhur Tommi Mano menepis tudingan publik, pada Kamis 1 Juni lalu.

Kabupaten Jayapura juga sama, sudah tiga kali terima opini WTP. Soal ini, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta para aparatur sipil negara untuk menjelaskan perihal dan manfaat penerimaan opini WTP murni kepada masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang bertanya apa manfaat dari penerimaan opini WTP. “Padahal, WTP merupakan cermin dari semakin ketatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah”.

Tujuan pemeriksaan keuangan oleh auditor BPK itu adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, dengan pengandalan sistem pengendalian interen, kepatuhan kepada undang-undang dan kecukupan pengungkapan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura, Hanz Z. Kaiwai mengatakan WTP  itu satu opini dari BPK sebagai auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan itu akan dilihat, apakah sudah memenuhi kaidah dan standar akutansi pemerintah atau tidak?  Laporan keuangan juga harus berdasarkan bukti-bukti yang mendukung untuk diperiksa, kemudian auditor akan memberikan opininya.

“Jika sebelum 2010 belum ada pemerintah daerah di Papua yang menerima opini WTP, itu wajar saja, sebab di masa itu sumberdaya manusia yang mengelola keuangan pemerintah daerah belum memadai. Kapasitas mereka masih rendah. Aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah juga belum disediakan pemerintah daerah. Dan kalau sekarang ada pemerintah daerah yang menerima opini WTP, itu karena infrastruktur pengelolaan keuangannya sudah bagus”, ujar Hanz Kaiwai di kantor DPR Papua Jayapura.

Hanz menilai jika ada pemerintah daerah yang menerima opini WTP, itu menunjukkan bahwa ada perbaikan dari pengelolaan keuangan daerah. BPK memeriksa berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan, yaitu gubernur, bupati dan walikota untuk membuat laporan keuangan pemerintah daera (LKPD). LKPD ini yang akan diperiksa oleh BPK. Dokumen laporan keuangan yang akan diperiksa BPK, tidak hanya LKPD, tapi juga dokumen lainnya seperti DPA tiap OPD dan RKA. BPK akan melihat seluruh proses, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Auditor adalah sebuah profesi, sama seperti profesi-profesi lain, memiliki kode etik, sehingga auditor bekerja secara profesional tunduk dan taat pada kode etik. Seorang yang profesional akan bekerja menurut sistem dan prosedur, sehingga dia bisa mengeluarkan satu opini sebagai profesi  auditor. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengikuti standart akuntansi, harus ada neraca, dan laporan lainnya dan itu harus didukung dengan bukti-bukti.

“Kalau ada seorang auditor yang melanggar kode etik profesi, itu persoalan individu, kita tidak bisa jadikan itu untuk menilai profesi auditor secara keseluruhan. Karena, sebagai satu profesi, mereka juga akan menjaga keprofesionalan mereka  untuk bekerja berdasarkan sistem dan prosedur yang dianut profesi auditor”, ujar Hanz.

Karena itu, jika masyarakat menemukan ada oknum auditor yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik profesinya, bisa dilaporkan kepada majelis profesi auditor untuk disidangkan dan menanyakan apakah dia bekerja sesuai dengan bukti-bukti dan prosedur. “Sebab bisa saja, ada masyarakat yang tidak suka dengan kerja-kerja auditor, lalu sengaja melaporkan untuk menghambat kerja auditor dalam memeriksa laporan keuangan demi kepentingan pelayanan pemerintah kepada masyarakat”, ujar Hanz Kaiwai.

Dalam auditor sendiri memiliki pengawasan internal langsung oleh atasannya. Karena hasil audit keuangan akan dilaporkan langsung kepada pimpinannya. Pimpinan akan melakukan supervisi kepada anak buahnya. Dan secara berjenjang, hasil audit itu akan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat.

Setelah menerima hasil audit itu, DPR akan menanyakan dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti  oleh eksekutif. Masyarakat selalu tidak percaya dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit kemudian mendapatkan opini WTP. Sebab laporan keuangan dan hasil auditnya sangat rahasia, sehingga publik selalu curiga dengan penerimaan opini WTP.

Karena itu, Hanz Kaiwai menyarankan mestinya pejabat pengelola informasi daerah mempublikasikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah melalui website-website atau media massa supaya publik juga bisa tahu mengenai ikhtiar-ikhtiar pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diaudit BPK. Ini agar masyarakat juga bisa tahu antara laporan pengelolaan keuangan yang diperiksa auditor sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jangan sampai laporan keuangannya bagus, tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan”.

paskalis  keagop  &  rosa  buttu

Comments

Popular posts from this blog

Perjalanan Seratus Hari Terakhir

Setelah dilantik menjadi Bupati, Er Dabi memulai agenda Seratus Hari Kerja pertamanya dengan melakukan perjalanan dari distrik ke distrik untuk menjaring aspirasi masyarakat guna memulai pembangunan periode kedua kepemimpinannya di Yalimo. Ternyata, perjalanan menemui masyarakatnya ini merupakan yang terakhir sebelum dipanggil Tuhan. 

AGENDA pertama yang dikerjakan Er Dabi setelah dilantik jadi Bupati Yalimo pada keesokkan harinya, Sabtu 16 Juli 2016 adalah meletakkan batu pertama pembangunan gedung Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Bakal Klasis Yalimo Utara Jemaat Filial Holik Pisilek Distrik Elelim.

Peletakkan pembangunan gedung gereja itu didampingi Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon, Ketua DPRD Nahor Yare dan beberapa anggota Dewan serta kepala satuan kerja perangkat daerah. Masyarakat Yalimo Utara hadir meramaikan acara itu.

Peletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja itu menjadi agenda pertama pasangan bupati dan wakil bupati Yalimo periode 2016 – 2021 karena di lokasi i…

Dukun Asmat, Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia

Ini adalah judul buku yang mencatat mengenai berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat Asmat. Buku ini juga mencatat, perilaku hidup sehat yang sangat rendah serta pandangan masyarakat tentang sakit akibat penyakit yang kerap dikaitkan dengan budaya. Itu menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Asmat.

DUKUN Asmat, Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia. merupakan buku pertama yang khusus mengenai kondisi kesehatan di Kabupaten Asmat yang ditulis oleh seorang wartawan freelance, bernama Willem Bobi. Dalam kurun kurang dari empat tahun ia pernah menjadi kontributor berita di Tabloid Suara Perempuan Papua, yang kadang dikirimnya dari Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiayai, Nabire dan Asmat.

Selain itu, dia juga menjadi freelance di beberapa media massa di Mimika, Nabire dan Jayapura, seperti surat kabar Jubi cetak dan online serta Papua Post Nabire. Berita-berita yang lebih dominan ditulis Willem Bobi, adalah persoalan kesehatan, pendidikan, perempuan, lingkungan …

Bupati Resmikan Kantor Kampung

DALAM kesempatan kunjungan 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Er Dabi dan Lakius Peyon ke Distrik Benawa, tidak hanya melakukan tatap muka dan mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga melakukan beberapa agenda yang telah disiapkan oleh masyarakat. Dua diantaranya, meninjau lokasi pembangunan dermaga Sungai Mamberamo di Kampung Naira dan peresmian beberapa kantor kepala kampung yang telah dibangun oleh masyarakat di Distrik Benawa. Kunjungan kerja ke Distrik Benawa itu merupakan yang pertama setelah Er Dabi dan Lakius Peyon dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Yalimo periode 2016 – 2021 oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada Jumat, 15 Juli 2016 lalu di Elelim. Kunjungan itu dilakukan dalam kerangka Program 100 Hari Kerja mereka memimpin kabupaten itu. Distrik Benawa memiliki 37 kampung, tapi tidak semua kampung itu memiliki kantor. Sehingga pada Tahun Anggaran 2016 sebagian kampung menggunakan dana kampung untuk membangun kantor kepala kampung. Jarak antarkampung …